Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi di Era Society 5.0

Abstract

Transformasi digital telah menjadi fondasi utama dalam pembaruan tata kelola pemerintahan di era globalisasi yang semakin kompleks dan dinamis. Perubahan ini dipicu oleh tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, efisien, dan mudah diakses. Seiring dengan berkembangnya era Society 5.0, di mana manusia dan teknologi saling terintegrasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, pemerintah di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dihadapkan pada keharusan untuk memodernisasi sistem pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas aplikasi pelayanan publik digital yang dikembangkan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada beberapa daerah yang telah mengimplementasikan aplikasi layanan publik digital seperti JAKI (Jakarta Kini), Surabaya Single Window, dan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi digital telah membawa dampak positif terhadap penyederhanaan prosedur pelayanan, percepatan proses administratif, dan peningkatan transparansi layanan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat seiring dengan kemudahan akses dan keterbukaan informasi yang disediakan melalui platform digital. Namun, penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan signifikan, seperti kesenjangan infrastruktur TIK antarwilayah, rendahnya literasi digital pada aparatur dan masyarakat, serta belum optimalnya integrasi sistem informasi antar instansi pemerintahan. Keberhasilan transformasi digital dalam pelayanan publik sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan yang adaptif, kompetensi sumber daya manusia, dan penguatan tata kelola teknologi. Oleh karena itu, upaya digitalisasi pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari strategi jangka panjang dalam pembangunan kapasitas institusional, peningkatan literasi digital, serta penguatan regulasi terkait keamanan dan privasi data masyarakat. Temuan ini memperkuat pentingnya implementasi smart governance sebagai langkah konkret menuju pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di era Society 5.0.