Reformasi Birokrasi dan Tantangan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Tingkat Lokal: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Sistem Merit

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pelaksanaan sistem merit dalam kerangka reformasi birokrasi di tingkat pemerintahan daerah serta mengevaluasi tantangan yang menghambat pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi di Indonesia telah lama diupayakan sebagai jawaban atas permasalahan klasik birokrasi yang cenderung lamban, tidak efisien, dan sarat dengan praktik nepotisme serta kolusi. Sistem merit, yang menekankan pentingnya pengangkatan, promosi, dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, telah menjadi instrumen utama dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, netral, dan berintegritas. Namun demikian, di berbagai daerah, sistem ini belum berjalan secara optimal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi kasus, penelitian ini dilakukan pada beberapa pemerintah daerah yang memperoleh skor rendah dalam indeks sistem merit versi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam dengan pejabat kepegawaian dan aktor kebijakan lokal, observasi terbatas, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan praktik manajemen ASN. Analisis data dilakukan secara tematik dan interpretatif untuk menggambarkan relasi antara kebijakan normatif dengan realitas implementatif di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem merit di tingkat lokal masih terhambat oleh berbagai faktor: lemahnya komitmen politik kepala daerah, dominasi budaya birokrasi patrimonial, minimnya kapasitas kelembagaan kepegawaian, serta rendahnya partisipasi publik dan pengawasan independen. Pengisian jabatan masih didominasi oleh praktik patronase dan loyalitas politik, sementara mekanisme penilaian kinerja dan seleksi terbuka belum berjalan efektif. Ketimpangan ini berdampak langsung terhadap menurunnya kualitas pelayanan publik, lemahnya akuntabilitas birokrasi, dan merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem merit sangat bergantung pada sinergi antara kerangka regulatif, komitmen politik, penguatan kelembagaan, dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi di tingkat lokal memerlukan pendekatan yang lebih integratif dan berbasis pada prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta partisipasi aktif. Rekomendasi yang diajukan mencakup penguatan peran KASN dalam pengawasan, pembangunan sistem informasi ASN berbasis digital yang terbuka, serta pelibatan masyarakat sipil dalam mengawasi proses rekrutmen dan promosi jabatan ASN secara berkelanjutan.